Pipikoro berasal dari kata pipi yang artinya tepian air dan koro berarti sungai. Dalam. menjalankan rutinitas sehari-hari, pada dasarnya, masyarakat Pipikoro khususnya masyarakat Peana (Lo Peana) masih memiliki hukum adat… Selengkapnya »Perjuangan Menjadi Kecamatan Pipikoro
Perempuan Pemangku Adat adalah ungkapan yang diberikan Orang Toro kepada perempuan, tidak mengherankan Perempuan dalam struktur sosial memperoleh tempat teratas. Nilai-nilai luhur tersebut nyaris punah dalam keseharian mereka. Sehingga pelaksanaan… Selengkapnya »Gerakan Perempuan Adat Gerakan Merajut Waktu
Sebelum berkembang menjadi desa, Tongoa mulanya hanya merupakan hamparan hutan yang luas dengan tanah yang subur. Hutan Tongoa pada waktu itu masih dijejali oleh kayu-kayu besar yang berdiameter satu sampai… Selengkapnya »Otonomi Desa: Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pembaharuan Agraria
Oleh : Hedar Laudjeng** Indonesia sedang dalam masa transisi. Di tengah masa transisi itu, sejumlah organisasi masyarakat adat, organisasi petani, organisasi mahasiswa, organisasi nonpemerintah, menuntut pemerintah untuk mengagendakan pembaruan agraria.… Selengkapnya »HUKUM KOLONIAL DI NEGARA MERDEKA*
“Mungku Ngata Ku Peleo Pumpu Duruka Ku Pedoe “ Oleh : Andreas Lagimpu Keberadaan dan kehidupan manusia tidak lepas dari keberagaman mahluk hidup (Flora dan fauna) sebagai berkat Tuhan Sang… Selengkapnya »KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT KULAWI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
Menurut sejarah yang diturunkan oleh para leluhur kami turun temurun, dan sampai pada kami generasi sekarang ,orang Sedoa sejak dulu sudah ada tinggal di wilayah lembah Sedoa atau Tawaelia sjak… Selengkapnya »Sejarah Singkat Orang Sedoa
DIALOG MULTIPIHAK PERCEPATAN REFORMA AGRARIA SULAWESI TENGAH Palu (25/1/2024), Perkumpulan HuMa Indonesia, Perkumpulan Bantaya dan YMP Sulteng menyelenggarakanSeminar dan Dialog Multipihak Percepatan Reforma Agraria di Sulawesi Tengah. Dialog ini dihadiri… Selengkapnya »SIARAN PERS
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan… Selengkapnya »Tesa ri Bantaya Ed 3/April 2001
Salah satu ciri praktik penegakan hukum pada masa Orde Baru adalah kriminalisasi terhadap perlawanan petani yang mempertahankan haknya atas tanah. Kriminalisasi itu terutama dilakukan dalam konflik pengusaha dan atau penguasa.… Selengkapnya »Tesa ri Bantaya edisi 2/Maret 2001
MAMUJU, Direktur Eksekutif Perkumpuan Bantaya Palu, Sulawesi Tengah, Martje Leninda P, saat dihubungi via WhatsApp, Minggu (17/1/2021) mengatakan, donasi untuk korban gempa di Majene dan Mamuju, merupakan sumbangan dari teman-teman… Selengkapnya »Perkumpulan Bantaya dan AMAN Sulsel Dirikan Posko di Mamuju-Majene